Akademisi IPB Sebut Riset Bappenas Bukti Nyata Kebijakan Pertanian Dongkrak Perekonomian

Akademisi IPB Sebut Riset Bappenas Bukti Nyata Kebijakan Pertanian Dongkrak Perekonomian
Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi. Foto: Humas Kementan

Tidak hanya dampak dari program mekanisasi yang menembus hingga ke pelosok tanah air, tetapi dari program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atas Bekerja (Bekerja), budidaya jagung, pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekspor, Selamatkan Rawa Selamatkan Petani (Serasi), Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), Rain Harvesting System, Budidaya Tanaman Sehat, Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu, Belgian Blue, dan penggunaan Biodiesel B100 berbahan dasar sawit.

“Bukti kemiskinan menurun bisa dilihat dari data. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengukur daya beli petani semakin menguat. NTP 2017 sebesar 102,25 naik dibanding 2014 yang hanya 102,03. NTP di tahun 2018 pun naik, yakni 103,17 sementara 2017 hanya 103,07. Fakta lainnya, tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen di 2018,” beber Prima Gandhi.

BACA JUGA: Jokowi Kepada Pace, Mace, dan Mama di Papua: Saya Memahami Perasaan Kalian

Ke depan, Prima Gandhi berharap pembangunan pertanian dan perikanan harus terus diarahkan untuk meningkatkan produksi, bernilai ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Kebijakan pembangunan pertanian selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK harus dijadikan pijakan untuk pembangunan pertanina selama 5 tahun ke depan.

“Jika hal di atas dapat diwujudkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen dan nilai gini ratio Indonesia akan mengecil. Ini akan berhasil jika oligarki bisnis dan ekonomi dalam bidang pertanian dan perikanan berhasil diruntuhkan,” ujarnya. (cuy/jpnn)

 


Salah satu akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News