Akbar Anggap Presidium Pimpinan Agung Laksono Langgar AD/ART Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar telah mengeluarkan rekomendasi agar penyelengaraan musyawarah nasional (munas) IX tanggal 30 November ditunda. Namun, rekomendasi tersebut bukan berarti bahwa wantim memihak pada kubu penentang Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical. Pasalnya, wantim juga menentang keberadaan Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono Cs yang dikenal sebagai penentang Ical
"Menyikapi adanya kelompok yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Golkar, maka dewan pertimbangan dengan ini menyatakan kelompok tersebut nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART," kata Akbar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11) malam.
Sikap resmi wantim ini dituangkan dalam surat bertajuk "Saran dan Pertimbangan Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Dalam Menyikapi Dinamika Partai Golkar" yang ditujukan ke DPP Partai Golkar. Selain melanggar AD/ART, keberadaan presidium juga dianggap bertentangan dengan tradisi partai karena tidak mengedepankan prinsip konstitusionalitas serta dilandasi semangat musyawarah mufakat.
Lebih lanjut Akbar mengatakan, Wantim Golkar telah mengambil langkah untuk menyatukan kubu Agung dan Ical. Sayangnya, sampai saat ini upaya tersebut belum mendapat respon dari presidium. "Mediasi sudah dilakukan sejak hari ini, tapi belum ada respon dari pihak presidium itu," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar telah mengeluarkan rekomendasi agar penyelengaraan musyawarah nasional (munas) IX tanggal 30
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anies Gelar Acara Pembubaran Tim Pemenangan, Ada Ketum Pendukung yang Tak Hadir, Siapa?
- Respons Sikap Kubu PKB, Hakim MK: Republik Kalau Orangnya Begini, Kacau Semua Nanti
- Paulus Waterpauw Maju Pilgub Papua, Ini Respons Golkar dan Hanura
- Tokoh-Tokoh Riau Daftar Jadi Cagub PDIP: Ada Mantan Gubernur hingga Eks Koruptor
- Buka Pendaftaran Pilkada DKI Jakarta, PKB Siap Memenangkan Calon Potensial
- Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru