Akhir April 7 Juta Blangko e-KTP Didistribusikan

Mantan anggota DPR ini optimistis pengadaan e-KTP kali ini tidak akan mengalami persoalan yang sama, seperti pencetakan pada 2011 hingga 2013 lalu, yang menyeret sejumlah nama menjadi terdakwa kasus korupsi.

Karena prosesnya dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara profesional.

"Kalau sekarang yang menentukan tidak panitia lelang, tapi ULP (unit layanan pengadaan,red) di kemendagri yang berbasis online. Jadi bisa dikontrol oleh BPKP dan masyarakat umum. Kalau dulu kan panitia lelang, sehingga panitia lelang bisa mark up. Seperti (kasus,red) yang bergulir saat ini, KPK menemukan bukti harganya tidak sebesar Rp 16 ribu (per blangko,red)," pungkas Tjahjo. (gir/jpnn)