Aksi Damai Rakyat Jogja Bakal Terus Berlanjut
Senin, 13 Desember 2010 – 20:22 WIB

Aksi Damai Rakyat Jogja Bakal Terus Berlanjut
JOGJA – Aksi massa warga Yogyakarta untuk mendukung penetapan raja keraton Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepertinya tak hanya pada rapat paripurna DPRD DIY hari ini saja. Aksi itu sepertinya bakal berlanjut. Tak hanya dengan memberikan dukungan aksi massa, organisasi massa underbow PPP tersebut juga telah berkoordinasi dengan dua petinggi PPP di DPR RI. GPK DIJ telah memberikan masukan jika penetapan menjadi harga mati dari warga Jogjakarta.
Berbagai elemen masyarakat DIJ tetap akan melakukan aksi lanjutan sebagai wujud dukungan terhadap penetapan. ”Hari minggu (19/12), kami rencanakan akan melakukan aksi dengan melibatkan massa yang lebih besar. Saat ini, kami bergabung dengan masyarakat lain untuk di sidang paripurna,” kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) DIJ Supriyanto Untung, kemarin (13/12) di gedung DPW PPP.
Baca Juga:
Saat melakukan aksi lanjutan ini, katanya menambahkan, GPK akan menghadap HB X. Pihaknya ingin mengutarakan dukungannya kepada Sultan untuk tetap mempertahankan keistimewaan DIJ dengan penetapan. ”Kami ingin membuktikan kepada pusat, jika warga DIJ tak pragmatis dalam berpolitik. Meski, Sultan berlainan afiliasi politiknya dengan kami, untuk masalah kasultanan, kami berada di belakang beliau,” terangnya.
Baca Juga:
JOGJA – Aksi massa warga Yogyakarta untuk mendukung penetapan raja keraton Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
BERITA TERKAIT
- ZCorner Dorong UMKM Halal dan Pemberdayaan Mustahik
- Bandar Narkoba Diringkus Polda Kalteng Dijerat Pasal Pencucian Uang, Terancam Lama di Penjara
- Warga Kotim Diserang Buaya 4 Meter saat Berwudu di Sungai
- Temui Gubernur Herman Deru, Bupati OKU Paparkan 33 Usulan Bangubsus, Apa Saja?
- Dongkrak Ekonomi dan Wisata, Borobudur International Bike Week akan Jadi Event Tahunan
- Ini Jadwal Terbaru Tes PPPK Tahap 2, Ada Lokasi Lintas Provinsi