Aktivis dan Buruh Tolak Pemimpin Poligami

jpnn.com - JAKARTA - Politisi yang menikah lebih dari sekali alias berpoligami terus mendapatkan sorotan. Aktivis perempuan Gefarina Djohan menilai, politisi atau pemimpin politik yang berpoligami dan memamerkan hal itu ke publik sama dengan merendahkan harkat dan martabat perempuan. 

Menurut Gefarina, politisi yang berpoligami tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga tidak layak dipilih dalam Pemilu 2014.

"Mereka (politisi berpoligami) tidak patut menjadi teladan," kata Gefarina ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (21/1).

Gefarina mengatakan, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa harkat dan martabat perempuan itu luar biasa. Menurutnya, langkah pemimpin atau politisi yang melakukan poligami justru merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Masyarakat, lanjut dia, harus sadar bahwa langkah politisi yang melakukan poligami justru tidak berupaya menjaga harkat dan martabat perempuan. "Tanyakan ke mereka, yang mereka kawinkan itu apakah janda-janda tua? Anak 16 kok tahun sudah dikawinin," sindir Gefarina.

Gefarina mengatakan, beberapa politisi membangun opini kepada masyarakat bahwa poligami wajib hukumnya. Sehingga, masyarakat umum saat ini berpandangan bahwa poligami itu syariat. Jadi, bila masyarakat menentang poligami mereka dianggap menentang syariat.

"Itu salah. Islam membolehkan, tapi bukan suatu hal yang wajib. Kalau pun diperbolehkan, tapi dalam kondisi apa? Jadi kita harus memberikan kesadaran baru kepada masyarakat bahwa poligami tidak bersifat syariat. Politisi yang berpoligami kemudian dipamerkan sedemikian rupa ke publik itu sama saja merendahkan perempuan," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang juga aktivis perempuan, Nisma Abdullah. Dia menyebut politisi yang berpoligami tidak sadar telah menyakiti hati perempuan. Nisma Abdullah mengatakan, puluhan ribu tenaga kerja wanita asal Indonesia yang tersebar di banyak negara tidak akan memilih politisi atau bahkan calon presiden yang berpoligami dalam Pemilu 2014.