Anak Buah Prabowo Sebut Menteri Yuddy Tukang Pemberi Harapan Palsu

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak hadir dalam acara rapat kerja Komisi II DPR. Dia hanya mengirim SesmenPAN-RB Dwi Atmadji dan Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja untuk menghadiri rapat membahas penyelesaian masalah honorer kategori dua (k2) itu. Sikap Yuddy ini dinilai sebagai indikasi pemerintah tidak serius mengurus nasib honorer K2.
"Ketidakhadiran MenPAN-RB ini menunjukkan tidak adanya itikad baik pemerintah. Kesepakatan yang sudah diperoleh itu kan lewat pembahasan panjang, kok bisa mentah lagi karena ketidakkonsistenan pemerintah," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Selasa (1/12).
Politikus Gerindra ini pun meminta kejujuran pemerintah dalam penyelesaian masalah K2. Bila memang tidak bisa diangkat, seharusnya pemerintah tegas menyatakannya dan bukannya memberikan harapan palsu.
"Pemerintah jangan jadi PHP (pemberi harapan palsu) lah. Jangan hanya saat kampanye pilpres umbar janji mau angkat ini itu, tapi setelah jadi janjinya dilupakan," kritiknya.
Sebaliknya bila pemerintah memang berniat mengangkat K2, lanjutnya, MenPAN-RB harusnya berani tampil paling depan dan perjuangkan hak-hak honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
"Sekarang ini bolanya ada di pemerintah, berani jujur tidak? Jangan malah lempar-lempar kesalahan ke DPR lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak hadir dalam acara rapat kerja Komisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bertemu Kepala Daerah dari Riau, Menhut Bicara Keseimbangan Menjaga Hutan
- Ketum Al Irsyad Dukung Kejagung Bongkar Semua Dugaan Suap Zarof Ricar di MA
- Sebanyak 1.497 Jemaah Calon Haji Asal Semarang Siap Berangkat ke Tanah Suci
- Seludupkan Narkoba dari Malaysia di Pakaian Dalam, Nenek 62 Tahun Ditangkap
- Akademisi Nilai Dominasi TKA China Picu Kekhawatiran di Tengah Investasi RRC
- KPK Sita 14 Bidang Tanah Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans-Sumatera