Analisis Masinton PDIP soal Jokowi Tak Libatkan KPK Lagi untuk Teliti Calon Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya tak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneliti rekam jejak para calon pembantunya di kabinet mendatang.
“Presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking kepada masing-masing calon. Jadi, tidak harus melibatkan KPK atau PPATK karena ini mutlak kewenangan presiden,” ujar Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Masinton menjelaskan, memang Presiden Jokowi melibatkan KPK saat membentuk Kabinet Kerja pada 2014. “Ya 2014 lalu memang iya, beliau mengajak (melibatkan KPK, red),” kata dia.
Namun, Masinton menduga Jokowi tak melibatkan KPK lagi karena melihat pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja lima tahun silam. Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, ada delapan nama yang batal menjadi menteri Kabinet Kerja 2014-2019 karena masuk daftar hitam versi KPK.
“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” katanya.(boy/jpnn)
Anggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan bahwa Presiden Jokowi punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri tanpa harus melibatkan KPK.
Redaktur & Reporter : Boy
- Terima Aspirasi Masyarakat, Jurnalis Senior Harry Daya Maju Pilwako Pontianak 2024
- Siap Maju Pilbub Mubar, Fajar Hasan Mendaftar ke PDIP
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Begini Langkah Indodax untuk Mencegah Tindak Pencucian Uang
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Mewakili Jokowi di Asia Business Councils, Airlangga: Inflasi Tetap Terkendali