Andi Mallarangeng Dikecam Banyak Pihak
Kamis, 02 Juli 2009 – 22:31 WIB

Andi Mallarangeng Dikecam Banyak Pihak
JAKARTA - Pernyataan Anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Andi Alfian Mallarangeng, yang menyatakan bahwa orang Sulawesi Selatan (Sulsel) belum pantas menjadi presiden, saat berkampanye di Makassar, Rabu (1/7), dikecam berbagai pihak. Mallarangeng dituding sebagai orang yang berbahaya, karena bisa memecah-belah bangsa Indonesia dan dianggap tidak memahami kontitusi dasar Indonesia yang menjamin setiap warga negara Indonesia berhak menjadi presiden. Sifat dasar perantau Sulsel itu, lanjutnya pula, sedikit berbeda dengan para perantau dari bagian Indonesia lainnya. Perantau Sulsel tidak banyak mengirimkan materi kesuksesan ke daerah asalnya. "Maaf saja jika saya mengatakan ini, tapi orang Sulsel itu kalau sukses, kesuksesannya tidak dibawa balik ke daerah asal mereka. Mereka akan mensukseskan tempat di mana mereka hidup," ujarnya.
Dosen Sosiologi Universitas Hasanudin, Makasar, Sulsel, Andi Agustang misalnya, menyatakan bahwa pernyataan seperti itu sama sekali tidak benar. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa orang Bugis atau Sulsel bisa menjadi pemimpin.
Baca Juga:
"Banyak indikator yang menunjukkan orang Bugis atau Sulsel pantas jadi presiden. Saya hanya menyebutkan satu contoh, bahwa orang Bugis itu ada di mana-mana dan mereka bisa hidup dan diterima masyarakat dengan sukses di manapun mereka merantau. Ini salah satu bukti kemampuan dasar seorang pemimpin. Jadi, tidak benar pernyataan seperti itu dan sangat menyesatkan," ujar Agustang saat dihubungi wartawan, Kamis (2/7).
Baca Juga:
JAKARTA - Pernyataan Anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Andi Alfian Mallarangeng, yang menyatakan bahwa orang Sulawesi Selatan (Sulsel)
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026