Andi Mallarangeng Sebut Tidak Ada Komunikasi SBY dengan Jokowi Soal Pelantikan AHY

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan tidak ada komunikasi antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal itu disampaikan Andi seusai menghadiri sertijab Menteri ATR/BPN di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, (21/2).
"Enggak ada, ya, enggak ada (komunikasi SBY dengan Jokowi), tetapi langsung dengan ketua umum Mas AHY sendiri," kata Andi.
Di sisi lain, Andi mengatakan Presiden Jokowi terakhir berkomunikasi dengan AHY pada saat di Yogyakarta. Namun, tidak membahas soal posisi kabinet, melainkan membahas terkait pemilu.
"Dan komunikasi dengan Pak Jokowi yang di Yogya itu tidak membahas sama sekali mengenai kabinet, tidak membahas mengenai posisi kami. Lebih banyak pada tukar pandangan tentang persoalan-persoalan bangsa, tentang pemilu dan sebagainya," kata Andi.
Dia menduga Jokowi ingin mendengarkan pandangan-pandangan AHY. "Dan mungkin cocok," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara.
AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. (mcr8/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Andi Mallarangeng mengungkapkan tidak ada komunikasi antara SBY dengan Presiden Jokowi soal pelantikan AHY.
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?