Aneh, PNS Ikut Diklat Pasti Lulus

Dari realita inilah, menurut Asnawi, perlu peninjauan kembali standar diklatnya. Standarnya harus ditingkatkan melalui program Pembaruan Sistem Diklat Aparatur. Di antaranya pembaruan modul diklat dan peningkatan kualitas widyaiswara.

"Di sini peran Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus dioptimalkan. Karena lembaga itu yang bertugas melakukan pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat," terangnya.

Selain BKN, peran LAN, Pejabat Pembina  Kepegawaian (PPK), instansi yang membawahi lembaga diklat pemerintah, Tim Seleksi Peseta Diklat Instansi (TSPDI) ataupun Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),  Instansi Pembina Jabatan Fungsional, Instansi Teknis, dan Lembaga Diklat Swasta sangat dibutuhkan dalam menciptakan diklat yang berkompetensi. (esy/jpnn)