Anggap Pemerintah Kedodoran Hadapi Mafia Pangan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo menyatakan bahwa lonjakan harga bahan pokok selama Ramadan menunjukkan pemerintah tidak punya mekanisme pengendali harga. Akibatnya, lonjakan itu selalu terulang.

"Penyebabnya jelas, pemerintah tidak memiliki mekanisme pengendali harga barang pangan. Akibatnya, setiap tahun jelang lebaran harga naik, bahkan tahun ini naiknya sulit diterima akal sehat," kata Firman di Jakarta, Kamis (25/7).

Dijelaskannya, naiknya harga bahan pokok sebelum lebaran justru diawali oleh kebijakan pemerintah yang menyerahkan harga kebutuhan pokok pada mekanisme pasar. Akibatnya Indonesia terjebak ke dalam globalisasi ekonomi.

Menurutnya, sudah seharusnya kebutuhan dasar dikendalikan oleh negara dengan cara mengoptimalisasi peran Bulog seperti Orde Baru. "Ini persoalan serius. Tahun lalu pelaku kartel bermain di kedelai. Akibatnya pemerintah ibarat kebakaran jenggot dan menurunkan pajak dari lima ke nol persen. Dampak dari keputusan itu negara kehilangan potensi pasukan sebesar Rp 400 miliar. Belum kerugian lain," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu mengaku sedari awal telah meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menyikapi permainan kartel. "Hari ini kita kembali menghadapi persoalan sama, bahkan komoditas yang mereka mainkan bertambah. Inilah perilaku kartel itu. Ini disain dari mafia pangan," tegas Firman.

Dikatakannya, tindakan mafia ini terjadi karena adanya dukungan aparat dan pejabat. Tanpa dukungan tersebut, pasti mafia pangan tidak bisa leluasa menjalankan siasatnya.

"Contohnya, saat usulan fungsi Bulog dikembalikan, ada upaya mempersulit dari sejumlah pihak. Ini adalah kejahatan ekonomi dan penegak hukum harusnya mengambil tindakan hukum. Yang terjadi malah ikut main," imbuhnya. (fas/jpnn)