Anggaran Lumpur Sidoarjo Tembus Rp 1,28 T

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2011, anggaran BPLS dialokasikan untuk dua pos. Pertama, program penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo dengan alokasi anggaran Rp 1,26 triliun. "Ke dua, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 22,8 miliar," ujarnya.

Output atau hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada kedua program tersebut antara lain adalah terlaksananya pembayaran jual beli tanah dan pembangunan di luar peta area terdampak yang seluas 61 hektare, terlaksananya penanganan pengaliran luapan lumpur melalui operasi 6 unit kapal keruk untuk mengalirkan 32,4 juta meter kubik lumpur, serta terlaksananya pembangunan relokasi jalan arteri sebanyak 4 paket dan simpang susun Kesambi 1 paket.

Dengan program-program yang ditugaskan kepada BPLS tersebut, maka target APBN 2011 adalah terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur. Selain itu, diharapkan pula terpenuhi rasa aman masyarakat di sekitar semburan lumpur dan tersedianya infrastruktur untuk percepatan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sidoarjo atau Jawa Timur.

Anny menambahkan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan dampak luapan lumpur Sidoarjo memang ditetapkan melalui Perpres Nomor 14/2007 tentang BPLS. "Dengan adanya BPLS, biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta terdampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk untuk menangani luapan lumpur, menjadi tanggungan APBN," katanya.