Anggaran Lumpur Sidoarjo Tembus Rp 1,28 T

Sebelumnya, Wakil Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional/Badan Perancanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dalam buku Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pembangunan infrastruktur di Sidoarjo yang rusak akibat luapan lumpur Sidoarjo masuk dalam program utama pemerintah. "Dana untuk BPLS akan diberikan hingga 2014," ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan kinerja BPLS" Indah menyebut, dengan dana triliunan yang dikucurkan APBN ke BPLS, mestinya badan tersebut bisa mengoptimalkan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo. "Sebenarnya gampang untuk mengukur kinerja BPLS. Lihat saja, apakah masih banyak masyarakat yang demo ke DPRD. Jika iya, berarti kurang memuaskan," katanya.

Karena itu, lanjut Indah, DPR akan terus menajamkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran oleh BPLS, terutama pelaksanaan anggaran yang terkait langsung dengan masyarakat seperti dana pembayaran tanah warga. "Kami akan turun ke lapangan, melakukan cross check ke warga, apakah mereka sudah mendapatkan hak-haknya. Jika belum, maka pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh atas BPLS," tegasnya. (owi)