Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
Minggu, 23 September 2012 – 14:07 WIB

Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
Menurutnya, selain akan menghamburkan-hambur uang pajak rakyat Jakarta, dengan belanja meubelair sebesar Rp29,5 miliar, mereka juga akan belanja komputer dan kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,4 miliar. Menurut Uchok, alokasi anggaran belanja komputer ini sangat mahal.
Baca Juga:
"Dan siapa pun yang miliki komputer ini tidak tahu diri, dan tidak tahu malu pada diri sendiri maupun kepada konstituennya. Dimana, masyarakat sedang berjuang untuk memilih pemimpin baru Jakarta, nggak tahunya, oknum-oknum di DPRD DKI mengambil kesempatan dengan rencana menggerus uang rakyat seperti belanja meubalair, dan belanja komputer," kata Uchok lagi.
Karenanya, Uchok menegaskan, Seknas Fitra meminta kepada calon gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok untuk menghemat alokasi anggaran pelantikan. Dimana alokasi anggaran sebesar Rp822 juta itu masih terlalu besar, mahal, megah, dan mewah bila dilihat oleh publik Jakarta. "Akan lebih baik alokasi anggaran ini dikurangi sampai dibawah Rp400 juta saja, agar upacara pelantikan tidak boros anggaran, maupun kegiatan upacara pelantikan jadi sederhana, dan hikmah buat publik," jelasnya.
Seknas Fitra itu meminta kepada anggota dewan, dan sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk segera menghapus, seperti belanja meubelair, belanja komputer, dan mengurangi alokasi anggaran pelantikan gubernur. Lantaran pengadaan meubelair, komputer, pelantikan gubernur ini memerlihatkan bahwa orang-orang DPRD DKI Jakarta suka dengan acara seremonial yang kemewahaan. "Tapi tidak suka memikirkan kemacetan Jakarta, banjir, dan masih banyak orang Jakarta yang menganggur," tegasnya.
JAKARTA -- Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan alokasi anggaran
BERITA TERKAIT
- Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Marwan Demokrat: Saatnya Pemerintah Ambil Langkah Nyata & Terukur
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji