Anggaran PPPK Jadi Polemik, Guru Honorer Kehilangan Jam Mengajar, Perpres Digenjot

jpnn.com, JAKARTA - Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menggencarkan lobi dengan eksekutif maupun legislatif.
Mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan 193.954 guru lulus passing grade (PG) dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Achmad Ifan Wahyudi, perwakilan FGHNLPSI Jawa Timur mengungkapkan hasil audiensi dengan anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi sedikit melegakan guru honorer.
"Melegakan sekali, karena kami mendapatkan informasi update dari Pak Purnamasidi," kata Achmad Ifan Wahyudin kepada JPNN.com, Rabu (20/7).
Diceritakannya, dalam pertemuan tersebut terungkap permasalahan regulasi rekrutmen PPPK di tingkat pemerintah pusat sudah mulai menemukan titik terang.
Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru di Instansi Daerah Tahun 2022.
Terungkap juga permasalahan anggaran masih menjadi topik utama yang dikeluhkan Pemda termasuk Pemprov Jatim dan beberapa kabupaten/kotanya.
"Karena anggarannya minim akibatnya usulan formasi PPPK guru tidak sesuai dengan Kebutuhan yang seharusnya," kata Achmad.
Komisi X mendesak ada Perpres PPPK untuk mengakomodasi guru honorer yang kehilangan jam mengajar, masalah anggaran PPPK dan lainnya
- Menteri Mu'ti Terima Rekomendasi Konsolidasi Nasional Dikdasmen, Ada soal Guru & SPMB
- KemenPAN-RB & Kemenkeu Ungkap Keberpihakan kepada Guru serta Tendik
- FIFGroup Nobatkan Guru Penggerak Literasi Keuangan sebagai Duta Menyala
- Konsolidasi Nasional 2025, Mendikdasmen Ungkap Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Guru
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Konsolnas Dikdasmen 2025, Ini Harapan Menko Pratikno dan Menteri Mu'ti kepada Pemda