Anggota DPD RI dari Kalteng Minta Pemerintah Transparan Soal Program Food Estate
Untuk itu, menurut Teras, masyarakat diajak untuk menilai food estate secara objektif.
"Demi keberlangsungan tujuan mulia proyek ini, disarankan agar pemerintah segera melakukan audit termasuk pada aspek lingkungan," harapnya.
Teras berharap Food estate di Kalteng bagaimana pun mesti didorong agar berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, proyek food estate mesti digarap secara profesional dan terarah.
Lebih jauh, dia menyebut agar proyek ini tidak dipakai untuk kepentingan politik golongan, tapi untuk politik pangan nasional guna terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.
"Saya sangat berharap jangan sampai Proyek Lahan Sejuta Hektare pada masa lalu yang gagal total terulang kembali di Kalteng. Niat sangat baik dari Presiden, tetapi perencanaan dan pelaksanaannya yang buruk akhirnya meninggalkan bencana bagi rakyat dan Kalteng," ujarnya mengenang proyek sejenis di era orde baru.
Untuk itu, Teras mendorong rakyat dan pemangku kepentingan juga mesti terlibat, termasuk mengawal proyek besar ini.
Pengawalan ini, menurutnya seperti prinsip 5K. Dimana masyarakat diharapkan senantiasa Kritis, Konstruktif dan Konstitusional dalam segala sesuatu, termasuk mengawal pembangunan. Kritik ini disampaikan secara penuh Kesantunan demi Kebersamaan.
"Bukan semata demi mencari-cari kesalahan belaka. Saatnya kita berbuat yang baik dan nyata bagi Kalteng dan bangsa, serta negara kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" tegas Teras.(fri/jpnn)
Anggota DPD RI dari Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik soal food estate ini.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemerintah Harus Evaluasi Kegiatan Wisata Siswa
- Alvin Lim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penilaian Buruk ke Al-Zaytun
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen