Anggota DPR Ini Nilai UU di Era Reformasi Lebih Pro Asing
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menyatakan sumber dari seluruh produk peraturan dan perundang-undangan mestinya Pancasila dan UUD 1945. Namun, kenyataannya banyak UU dibuat atas kepentingan individu atau kelompok.
“Parahnya lagi, banyak UU yang dibuat oleh pemerintah dan DPR memenuhi keinginan kepentingan asing di Indonesia,” kata Abdul Kadir Karding dalam diskusi di Hall Dewan Pers, Jakarta Rabu (23/9).
Fenomena tersebut, lanjut Karding, ini terlihat sekali dari produk UU yang muncul setelah reformasi terjadi di Indonesia.
“Reformasi sepertinya lebih mengkomodasi semua kepentingan luar tapi melindas nilai-nilai dasar bangsa sendiri,” tegasnya.
Karena itu, DPR sedang mengkaji semua UU yang lahir di era reformasi yang melindas nilai-nilai dasar kebangsaan itu. Demikian juga halnya dengan pasal Pencemaran nama baik presiden yang memang tidak diatur dalam UUD 1945.
“Tapi kalau presiden tidak dilindungi dengan pasal-pasal penghinaan, bagaimana jadinya bangsa ini?,” tanya Karding.
Kepala Negara lain saja, menurut Karding, kalau dihina di Indonesia, negara bersangkutan pasti bereaksi. Lalu, bagaimana jadinya kalau Presiden RI dihina tapi tidak bisa diproses secara hukum.
“Problemnya, bagaimana merumuskan pasal-pasal penghinaan tersebut agar tidak menjadi pasal karet dan melanggar dasar-dasar kebebasan?,” imbuhnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menyatakan sumber dari seluruh produk peraturan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pesawat Terjatuh di BSD, 3 Penumpang Meninggal
- Berkunjung ke Desa Pambotanjara, Mensos Risma Janji Carikan Sumber Air Bersih Terdekat
- Setelah dari Amerika Serikat, Menteri AHY Langsung ke Bali Hadiri World Water Forum
- Pendaftaran CPNS 2024: 5 Hari Dibuka, Sebegini Jumlah Peserta Pilih Instansi, Mengejutkan
- Selamat Jalan Prof Salim Said, Jenazah Dimakamkan di Liang Kubur Sang Ibu
- Anggap Cederai Rasa Keadilan, KMI Desak KPK Tinjau Ulang Kasus Korupsi Lucianty