Anggota MPR: Pilkada Langsung Menghasilkan Kepala Daerah yang Mendunia

Anggota MPR: Pilkada Langsung Menghasilkan Kepala Daerah yang Mendunia
Diskusi Empat Pilar MPR, Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Humas MPR

Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD”, ucapnya. Menghadapi yang demikian diakui prosesnya sangat panjang. Dirinya menghadapi 30 anggota DPRD yang menurutnya masalahnya sangat luar biasa. “Meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang namun masing-masing anggota mempunyai kepentingan individu sendiri-sendiri", ungkapnya.

Selepas mengikuti Pilkada lewat DPRD, Asman menyebut dirinya ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2004. Pada masa itu diakui perilaku pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa mengikuti Pemilu. "Pada masa itu masyarakat belum banyak terlatih", ungkapnya.

Dari semua proses Pemilu, mantan Menteri PAN dan RB itu mengakui proses yang ada menuju kedewasaan publik yang baik. "Yang berorientasi kepada uang tak banyak sehingga menghasilkan kepala daerah yang bisa dipertanggungjawabkan", ucapnya. Proses Pilkada yang positif diakui tak hanya itu, menurut pria asal Batam, Kepri, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang mendunia. "60 persen kepala daerah juga mempunyai kinerja yang baik", ujarnya.

Dirinya berharap agar proses yang baik ini jangan dibawa mundur. "Sekarang kita harus konsentrasi pelaksanaan", harapnya.

Didorong Bawaslu diperkuat. "Saya berharap perjalanan yang panjang ini disempurnakan", ujarnya. "Kita harus menata mekanisme dan pelembagaan penyelenggara Pemilu sehingga lembaga yang ada benar-benar proffesional dan tak bisa diintervensi", paparnya.

Junimart Girsang dalam kesempatan tersebut mengajak kepada wartawan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada. "Kalian harus terjun ke lapangan", ujar anggota MPR dari Fraksi PDIP. "Harus jemput bola", tambahnya. Menurutnya wartawan boleh meliput secara langsung di TPS. "Kalian bisa potret penghitungan suara yang ada", ucapnya. Kelebihan wartawan seperti inilah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang.

"Kalian tidak dilarang meliput di TPS", tegasnya.

Diakui biaya Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot dan cukup banyak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News