Angket RAPBD DKI Harus Diteruskan

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyatakan hak angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) terkait RAPB 2015, harus diteruskan untuk mengetahui siapa sebenarnya pemain anggaran di DPRD maupun di Pemprov DKI.

"Saya setuju angket diteruskan, untuk melihat siapa sebenarnya pemain di DPRD dan eksekutif. Tapi harus fair. Periksa tim eksekutif dan DPRD, justru di situ kita harus luruskan tujuan angket, untuk memperbaiki sistem anggaran," katanya di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Dorongan ini disampaikan Roy, mengingat banyaknya dugaan praktek korupsi dalam APBD DKI Jakarta, terutama di Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan DKI yang sedang jadi polemik pasca mencuatnya "anggaran siluman" yang disampaikan Ahok.

Roy menyebutkan, politik anggaran dipegang oleh dua kekuasaan, eksekutif dan legislatif. UU mengatur bahwa eksekutiflah yang berhak mengusulkan anggaran, sedangkan DPRD membahas dan menyetujuinya. Dalam hal ini kerap terjadi perdebatan karena dalam pembahasan tidak jarang muncul usulan-usulan baru.

Bahkan, dari temuan IBC dalam RAPBD DKI tahun 2015 yang dipublikasi Pemprov DKI ditemukan adanya sekitar 4.359 kegiatan di 55 SKPD, dengan total nilai Rp 10,64 triliun yang merupakan kegiatan usulan baru, atau boleh dikategorikan anggaran siluman.

"Maksud saya kegiatan itu baru muncul pada saat pembahasan dengan DPRD. Pertanyaannya, siapa yang mengusulkan. Ini sebetulnya terus terjadi tahun ke tahun. Tapi baru kali ini kita lihat ada kada (kepala daerah) yang keras soal anggaran siluman," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa politik anggaran terjadi mulai saat KUA PPAS dibahas. Dalam proses ini DPRD sudah mengetahui pos-pos anggaran yang bisa dimainkan, dinegosiasikan, termasuk anggaran siluman.

"Dana siluman itu menurut pengetahuan kami sudah ada pada saat pembahasan bersama DPRD, bukan setelah RAPBD disetujui. Apa DPRD dan eksekutif terlibat? Silakan tafsirkan sendiri. Jadi ini (angket) bagus kalau diarahkan dalam konteks menutup celah-celah korupsi," tandasnya. (fat/jpnn)