Anies Perintahkan Segel 932 Bangunan di Pulau D
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (7/6).
Bangunan tersebut dianggap telah melanggar izin membangun yang diatur oleh pemerintah.
"Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengolahan lahan ada pada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin," kata Anies di Pulau D.
Menurut Anies, ada 932 unit bangunan yang disegel di Pulau D. Bangunan itu terdiri 409 unit rumah, 212 unit rumah kantor dan 313 unit rumah yang disatukan dengan rumah kantor.
Penyegelan bangunan ini, menurut Anies, adalah bukti bahwa Pemprov DKI tidak tebang pilih dalam menindak.
Selain itu, penyegelan juga merupakan sinyal kepada pengembang agar tidak memasarkan produknya sebelum perizinan diterbitkan.
"Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan, ikuti peraturan, ikuti ketentuan. Jangan di balik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin," tegas Anies.
Sebelumnya, Pemprov DKI menyegel semua bangunan di atas Pulau B dan D, hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/6).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ratusan bangunan yang disegel di Pulau D tidak mengantongi izin Pemprov DKI.
- Tak Seperti Anies, Heru Budi Mampu Lanjutkan Warisan Jokowi di Jakarta
- Anies Sebut Azas Bebas, Jujur Serta Adil Tak Dijalankan di Pemilu 2024
- Anies: Hasil Suara Pilpres Tak Mencerminkan Kualitas Demokrasi
- Bicara di MK, Anies Blak-blakan Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil
- Pidato Anies di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024: Singgung Keterlibatan Paman Gibran
- Soroti Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo, M Qodari: Agenda Politik NasDem dan Anies Sudah Berbeda