Antara PDIP, Bupati Subang, Korupsi dan Ketut Sustiawan

jpnn.com - SUBANG - PDI Perjuangan sudah mengisi jabatan ketua DPC Subang yang kosong sejak dipecatnya Bupati Subang Ojang Sohandi dari posisi tersebut. Ketut Sustiawan kembali didaulat untuk menduduki Plt ketua DPC PDIP Kabupaten Subang.
Dipilihnya Ketut seakan mengulangi sejarah. Beberapa tahun lalu Ketut juga dipercaya untuk mengisi kekosongan posisi ketua DPC yang ditinggal bupati Subang kala itu Eep Hidayat. Uniknya lagi, seperti Ojang, Eep lengser dari jabatan di partai karena tersangkut kasus korupsi.
Sekjen PDIP Kabupaten Subang, Maman Yudia mengatakan, pada Minggu (17/4) kemarin, pihaknya memenuhi panggilan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanudin di Bandung. Selain membahas kekosongan jabatan Ketua DPC, pertemuan tersebut juga membahas persiapan HUT PDIP ke-43 dalam waktu dekat.
"Saat ini Ketua DPD PDIP Jabar telah menetapkan Plt Ketua DPC PDIP Kabupaten Subang yaitu pak Ketut Sustiawan," ungkap Maman kepada Pasundan Ekspres, Senin (18/4).
Masih menurut Maman, di kesempatan tersebut Ketua DPD PDIP Jawa Barat juga berpesan agar seluruh stuktural partai, baik di tingkat DPC hingga PAC dan ranting, agar menjaga kondusivitas serta tetap solid dan konsisten.
Dikatakan Maman, penunjukan Ketut Sulistiawan sebagai Plt ketua DPC PDIP Kabupaten Subang sudah sesuai aturan partai nomor 027. "Kami sebagai kader partai, siapapun yang menjabat baik itu Plt atau ketua DPC PDIP, tidak masalah, yang paling penting kita tetap solid serta bersatu untuk membesarkan partai," tegas mantan wakil bupati Subang ini.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi PDIP, H. A. Kosim yang turut memenuhi panggilan Ketua DPD PDIP Jabar. "Kami sebagai kader partai, siapapun yang menjadi Plt Ketua DPC PDIP tidak ada masalah, yang paling penting dia itu bisa membesarkan partai," pungkas Kosim.
Seperti diketahui, DPC PDIP Kabupaten Subang sebelumnya telah mengusulkan dua nama calon Ketua DPC. Kedua nama itu antara lain Maman Yudia dan H A Kosim. (bds/din/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK