Anwar Tuding Pemerintah Tilep Pajak

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menuding pemerintah senang 'menilep' pajak. Ini dilihat pada laporan pajak NPWP maupun ekspor yang tidak berdasar.

"Ada yang aneh dengan laporan Ditjen Pajak, masak dalam sebulan wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa meningkat dari 2,5 juta menjadi 10 juta . Dapat angka dari mana itu, kan tidak mungkin para sopir atau pembantu punya NPWP. Memang pemerintah itu suka menambah-nambah data," kritik Anwar saat konfrensi pers di Gedung BPK RI, Kamis (15/1).

Ditegaskannya, berdasarkan rekap BPK, pemilik NPWP yang sudah terdaftar sebanyak 13,1 juta orang. Hanya saja yang efektif mengirimkan surat pembayaran tagihan (SPT) hanya 3,5 juta orang atau 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. "Jelaskan, kalau jumlah wajib pajak kita masih rendah, hanya 3,5 juta dan bukan 10 juta," ujar Anwar.

Dia pun menyayangkan adanya larangan untuk memeriksa pajak. padahal dengan pemeriksaan, BPK bisa melihat efektifitas penggunaan keringanan pajak bagi upaya pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. "Terus terang saja dengan adanya pembatasan pemeriksaan sektor pajak, BPK hanya bisa menfokuskan pemeriksaan pada sebagian pengeluaran negara. Sedangkan penerimaan negara dari pajak tidak bisa dilakukan," tandasnya.