Apindo Dorong Pemerintah Pusat Agar Pertahankan FTZ Batam

Apindo Dorong Pemerintah Pusat Agar Pertahankan FTZ Batam
Cahya. Foto: batampos/jpg

Penghapusan bea masuk pemasaran barang produksi menuju wilayah pabean di Indonesia akan membuat perusahaan-perusahaan di Batam melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi.

"Ini yang akan kita promosikan. Kita coba peluang dan akan kita dorong, karena ekonomi terpuruk," jelasnya.

Cahya yang telah membawa investor dari Tiongkok sangat menginginkan FTA segera berlaku. Karena investor yang dirangkulnya tersebut akan memasarkan produknya ke Indonesia.

"Kalau BM jadi 0 persen, akan lebih mudah memasarkannya nanti," harapnya.

Usulan penerapan FTA di Batam mendapat dukungan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, pemberlakuan FTA akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon investor.

"Sebenarnya ini adalah usulan awal BP Batam, supaya bagaimana Batam bisa dapat tambahan insentif untuk menarik investor baru atau membantu investor yang sudah ada di Batam untuk memperluas usahanya," tutur Gusmardi, kemarin.

Skema FTA, katanya, hanya berlaku untuk investor yang mengimpor bahan baku dari 16 negara yang menjalin kerja sama FTA.

Ke-16 negara tersebut antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, angkat bicara soal masa depan Batam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News