Apkasi Ingin Sistem Penyelenggaraan UN Dikendalikan Daerah
Laporkan Dampak Penundaan UN ke DPD
Kamis, 18 April 2013 – 03:15 WIB
Irman memaparkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia tidak merata sehingga Pusat harus memberikan kesempatan pada daerah untuk dapat mendorong pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kata dia, pendidikan di daerah tidak bisa diseragamkan begitu saja.
“Biarlah UN ini berjalan dulu, nantinya akan kita evaluasi apakah masih perlu atau tidak, ke depannya semoga Menteri Pendidikan dapat duduk besama DPD dan Apaksi. Kita rumuskan bagaimana bagusnya, karena Indonesia ini kan luas sekali dan beragam,” pungkasnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut prihatin penundaan Ujian Nasional (UN). Bentuk keprihatinan itu diwujudkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Stasiun Kedundang Dibongkar, Pakar Nilai PT KAI Bisa Dijerat Pidana
- Bareskrim Bekuk 3 WNA yang Miliki Laboratorium Narkoba di Bali
- BMKG Prakirakan Wilayah Sumut Diguyur Hujan Selasa Sore dan Malam
- Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Minta Kepala Daerah dan DPRD Terpilih Perhatikan Pembangunan Daerah
- Kemenag Targetkan 2026 Seluruh Tanah Wakaf Bersertifikat
- Sekjen AMAN: Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah