Apkasi Ingin Sistem Penyelenggaraan UN Dikendalikan Daerah

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut prihatin penundaan Ujian Nasional (UN). Bentuk keprihatinan itu diwujudkan dengan melaporkan dampak dari pergeseran jadwal UN SMA/Sederajat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua Umum Apkasi, Isran Noor mengatakan daerah menjadi korban atas carut-marutnya pelaksanaan UN. Karena alasan teknis, rencananya UN yang digelar serentak Senin (15/4) akhirnya ditunda Kamis (18/4).

"Seperti di Kalimantan Timur (Kaltim), materi UN baru datang tadi malam jam 23.00 Wita dengan pesawat Hercules, sementara hari Kamis ujian akan dilaksanakan, padahal dari Bandara pendistribusian ke daerah-daerah itu perlu waktu," kata Isran saat melaporkan penundaan UN kepada Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPD RI, Rabu (17/4).

Pria yang juga bupati Kutai Timur, Kaltim itu lantas menyoroti pencetakan soal UN yang menjadi kendalan dalam penundaan. Kata dia, pencetakan soal UN yang dikendalikan Pemerintah Pusat akan menjadi masalah krusial karena butuh waktu lama untuk mendistribusikan soal dan lembar jawaban UN yang dicetak di Jakarta.