APLSI Deklarasi Just Energy Transition, Dukung Percepatan Energi Ramah Lingkungan

APLSI Deklarasi Just Energy Transition, Dukung Percepatan Energi Ramah Lingkungan
Pemerintah mulai menarik pajak karbon dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mulai 1 Juli 2022. Foto: Greg Baker/AFP

Deon menambahkan negosiasi kontrak PLTU antara PLN dan produsen listrik swasta harus dimulai dengan mempertimbangkan potensi biaya tambahan tanpa membahayakan iklim investasi di Indonesia.

“Pemerintah perlu pula menilai mekanisme pembiayaan yang sesuai untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara yang dimiliki oleh Produsen Listrik Swasta. Mekanisme pembiayaan juga perlu mendukung keterkaitan antara pembiayaan pensiun dini PLTU dengan investasi ke energi terbarukan sehingga dapat memobilisasi dukungan dana internasional,” imbuhnya. 

Kegiatan Deklarasi Transisi Energi Berkeadilan ini dilakukan bertepatan dengan KTT G20.

Hal ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi kepemimpinan Pemerintah Indonesia di G20 yang juga menyoroti transisi energi atau peralihan dari energi yang polutif menuju energi terbarukan sebagai salah satu isu utama.

“Kepemimpinan Indonesia dalam melakukan pensiun dini PLTU untuk mengakselerasi transisi energi akan menciptakan preseden baik bagi negara G20 lainnya.  Semangat  untuk akselerasi pengakhiran pengoperasian PLTU melalui deklarasi Produsen Listrik Swasta yang didukung oleh pemerintah dan PLN akan menjadi contoh bagi India, yang akan memegang kepresidenan G20 di 2023 dan menjadi contoh bagi negara ASEAN lainnya dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023,”  tutup Fabby Tumiwa. (flo/jpnn)

APLSI berkeinginan mengoptimalkan peran swasta sebagai mitra pemerintah membangun sistem kelistrikan dengan transisi energi yang berkeadilan.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News