APPSI Minta Naik Gaji, Pak Gubernur Ini Malah Bilang gak Perlu

Gaji pokoknya Rp2,4 juta plus tunjangan jabatan Rp4,3 juta per bulan. Tentu belum termasuk fasilitas negara seperti mobil dan rumah dinas.

APPSI kemudian menjadikan gaji tetangga sebagai bahan perbandingan. Seorang anggota DPRD provinsi bisa membawa pulang Rp70 juta ke rumah. Itu baru gaji bulanan, belum termasuk tunjangan yang berderet-deret itu.

Namun, Sahbirin enggan ikut-ikutan. Sekalipun dia menekankan tetap menghormati APPSI. "Itu mungkin kesepahaman para gubernur se-Indonesia. Tapi saya pikir-pikir lagi, gaji saya yang sekarang sudah cukup," tegasnya.

BACA JUGA: Sebaiknya Orang Terdekat Jokowi Lebih Dulu Kembalikan Lahan ke Negara

Selain sudah tak sesuai dengan kondisi perekonomian terkini, APPSI menjadikan alasan gaji kecil sebagai penyebab korupsi. Sudah banyak gubernur yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Ini bukanlah kegaduhan pertama. Melewati pertengahan tahun 2018 kemarin, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) juga meributkan hal serupa. Gaji wali kota dan bupati kalah telak dibandingkan anggota dewan.

Masih dari peraturan tahun 2001, wali kota atau bupati menerima gaji pokok Rp2,1 juta per bulan. Ditambah tunjangan fungsional Rp3,7 juta. Sedangkan wakil wali kota atau wakil bupati menerima gaji Rp1,8 juta. Plus tunjangan Rp3,2 juta. (fud/by/bin)