Arah Baru Transmigrasi, Harus Ada Transformasi Budaya

Arah Baru Transmigrasi, Harus Ada Transformasi Budaya
Arah Baru Transmigrasi, Harus Ada Transformasi Budaya
Sedangkan konglomerat, jelasnya, sebagai pelaku dan penggerak perekonomian juga tidak hanya “terima jadi” atas produk-produk yang menjadi  dagangannya, tetapi harus bersama-sama dengan birokrat memberdayakan dan mengembangkan jiwa wirausaha masyarakat yang berdaya saing.

"Untuk birokrat, ke depannya tidak bisa lagi berwajah “pangreh” yang hanya “mengatur”, tetapi harus mampu menjadi pelayan, pembimbing, fasilitator, dan pelindung yang mampu memberikan kekuatan dan menciptakan iklim kondusif bagi terjadinya perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri,” tandasnya.

Lebih jauh Mirwanto menambahkan, tantangan perubahan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perlu disikapi adalah menghadapi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dari sentralistik ke otonomi daerah, walaupun sebenarnya otoda adalah keinginan kita bersama.

Di bidang transmigrasi ini, terang Mirwanto, otonomi daerah telah mengubah sistem dan cara pelayanan kepada masyarakat yang berminat mengembangkan diri melalui transmigrasi, karena perpindahan melalui transmigrasi paling tidak akan melibatkan dua komunitas pemerintah daerah.

JAKARTA - Penyelenggaraan transmigrasi ke depan harus mampu mendorong lahirnya kebudayaan baru yang lahir dari pembauran masyarakat transmigran dengan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News