Arus Bawah PPP Ingin Pakai Suara Terbanyak

JAKARTA-Kebijakan yang dikeluarkan Partai Golkar dan Partai Amanan Nasional (PAN) yang memberlakukan system suara terbanyak dalam menentukan kadernya untuk duduk menjadi wakil rakyat rupanya mendapat perhatian dari partai politik lainnya.

jpnn.com -  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, kader parpol berlambang kabah ini mendesak pimpinan DPP PPP untuk ikut memberlakukan suara terbanyak seperti yang sudah diberlakukan Partai Golkar dan PAN.

 ‘’PPP akan sulit mendapatkan suara 15 persen kalau tidak memberlakukan sisitem suara terbanyak,’’ujar Anggota Departemen  Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa DPP PPP dan Sekertaris Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Muslim Indonesia (Parmusi) DKI Jakarta,  Mulyadi.

 Dia mengatakan, Undang-undang Pemilu nomor 10 tahun 2006 tentang penentuan calon dengan mendapat suara 30 persen merupakan bentuk reformasi yang masih tanggung dalam aturan Pemilu di Indonesia.‘’Jadi saya kira loloskan saja, siapa yang memperoleh suara terbanyak dialah yang berhak menjadi wakil rakyat,’’tegasnya.

 Kata Mulyadi, banyak dampak negatif dari UU 10 /2006 tentang Pemilu tersebut, diantaranya, melemahkan semangat perjuangan dari setiap calon legislative, karena selain ketentuan nomor urut sebagaimana bisa dijalankan pada Pemilu sebelumnya, bila sang clon yang mendapatkan sura lebih dari 30 persen terdapat lebih dari satu calon, akan dikembalikan juga kepada nomor urutnya.

 ‘’Dan yang paling berbahaya adalah berpotensi pada jual beli nonor urut sebab system proposional terbuka terbatas yang diterapkan saat ini secara politis sebenarnya tidak akan pernah terbuka dalam prakteknya,’’tukasnya.

 Tidak hanya itu sambungnya, UU Pemili no 10/2006 membelenggu kesempatan untuk bersaing secara sehat dan sama bagi setiap kader partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan juga membuka peluang bagi para avonturir politik  yang bermodalkan kedeketan dengan elit politik partai untuk mencerderai loyaliatas kader partai yang sudah lama mengabdi. (wid)