ASI Eksklusif Hak Asasi Anak

PP tersebut pada dasarnya mewajibkan seluruh ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka selama enam bulan pertama. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi gizi dan kualitas nutrisi pertama untuk bayi dalam periode emas tersebut.

Menurut Asti, peraturan ini harus diterapkan agar hak bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif bisa dilaksanakan dengan baik. ‘’Ke depan, susu formula harus menjadi pilihan terakhir,’’ ucap istri dari Irjen Pol (Purn) Drs H Lalu Suprapta ini.

Setelah sosialisasi ini, Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di NTB harus segera membuat perda sebagai turunan dari peraturan pemerintah ini. Perda diharapkan bisa menopang PP di tingkat masyarakat paling bawah. Sehingg, apa yang dihajatkan dalam PP ini bisa benar-benar terlaksana.

Dalam PP Nomor 33 tahun 2012 tersebut sebenarnya sudah cukup tegas dan keras mengatur pemberian ASI eksklusif terhadap setiap anak. Bahkan salah satu pasalnya mengatakan, bayi berhak mendapatkan ASI, setiap orang yang menghalangi bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif akan dihukum satu tahun dan denda Rp 100 juta. (oni)