Asosiasi Pemkab Pertanyakan Rencana Kemendag Mengimpor Beras

Mardani pun mengenang ketika pemerintah di era Presiden Soeharto menggulirkan program lahan 1 juta hektare untuk pertanian padi di Pulau Kalimantan. Namun, program itu justru terbengkalai seiring berakhirnya kepemimpinan Presidne Soeharto 20 tahun silam.
“Program lahan sejuta hektare untuk tanam padi itu akhirnya tidak tergarap lagi. Sayangnya saat itu, Kalimantan justru tidak mempersiapkan program tersebut, sehingga akhirnya negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang menyuplai beras untuk kita,” tegasnya.
Menurut Mardani, banyak petani Indonesia yang sebenarnya ingin menyuplai beras untuk dalam negeri. Bila perlu justru Indonesia mengeskpor beras ke negara lain.
Untuk itu, katanya, Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpinnya sangat siap menjadi lumbung padi nasional. Pemkab Tanah Bumbu sudah memulai upaya itu.
“Saat ini, petani di Tanah Bumbu, hanya mendapatkan pupuk rata-rata 3-4 ton. Kami sudah mencoba untuk mendapatkan bibit dan memberikan pupuk tanaman dengan benar. Kami sudah buktikan di Tanah Bumbu bisa panen sampai tujuh ton, asal bibitnya jelas dan pupuknya pun datang tepat waktu,” pungkasnya.(dms/jpg/JPC)
Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 500 ribu ton beras mendapat reaksi penolakan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kenaikan Harga Emas Turut Memengaruhi HPE Konsentrat Tembaga
- Pemerintah Prediksi Nilai Transaksi Ritel di 2025 ini Bakal Turun 8 Persen
- Soal Keluhan AS Terhadap Barang Bajakan di Mangga Dua, Kemendag Bilang Begini
- Menko Airlangga Bertemu PM Anwar Ibrahim, Bahas Strategi Menghadapi Tarif Resiprokal AS
- Tom Lembong Tepis Tudingan Langgar UU Perlindungan Petani di Persidangan, Tegas Banget!
- Jelang Lebaran, Pertamina Tindak Tegas SPBU Nakal demi Utamakan Layanan Masyarakat