Asumsi Dasar Makro Ditolak Mayoritas Fraksi DPR

JAKARTA - Asumsi dasar makro yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011, dikritisi oleh mayoritas fraksi di DPR RI, saat rapat paripurna, Selasa (24/8). Bahkan F-PDIP menolak memberikan jawaban atas kelanjutan pembahasan RAPBN 2011 itu. Sementara beberapa fraksi lainnya mendesak pemerintah untuk lebih berani memperbaiki ketetapan asumsi makro tersebut.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RAPBN 2011 akan mengambil dasar perhitungan dari beberapa elemen (asumsi). Masing-masing yaitu pertumbuhan ekonomi (sebesar) 6,3 persen, laju inflasi sebesar 5,3 persen, suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar Rp 9.300/USD, harga minyak USD 80 per barel, serta lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.

Terkait hal itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) dengan juru bicara Mahyudin ST MM, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen tergolong masih rendah, serta belum mencerminkan keinginan pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. "Harusnya, dengan pertumbuhan ekonomi di 2010 yang bisa melampaui target 5,8 persen, maka pertumbuhan ekonomi yang paling realistis di 2011 adalah 6,5 persen. Pemerintah harus berani mengambil momentum kebangkitan perekonomian, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi global," tegas Mahyudin.

Sementara, target inflasi pemerintah sebesar 5,3 persen di RAPBN 2011, juga dipandang masih bisa ditekan hingga 5 persen. Demikian juga dengan suku bunga SBI 3 bulan yang 6,5 persen, dinilai seharunya bisa turun menjadi sekitar 6,3 persen. Target lifting minyak pun, dinilai tidak ideal bila hanya 970 ribu barel per hari. Sedangkan nilai tukar rupiah yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat adalah sebesar Rp 9.100, dan bukan Rp 9.300 seperti yang ditetapkan pemerintah.