Golkar Suarakan Lagi Anggaran Berdasarkan Dapil

JAKARTA - Tidak sukses memasukkan usulan dana aspirasi bagi setiap anggota dewan guna memenuhi tuntutan konstituen mereka, dalam APBN-P 2010, bukan berarti kalangan anggota dewan yang bersangkutan patah arang. Dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBN 2011, Fraksi Partai Golkar (FPG) khususnya, kembali menyuarakan dimasukkannya anggaran infrastruktur berdasarkan daerah pemilihan (Dapil).

Mahyudin ST MM, juru bicara FPG, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa selama ini anggaran belanja pemerintah untuk infrastruktur belum terprogram dengan jelas. Bahkan menurutnya, terkesan tidak memberikan kontribusi nyata, sesuai dengan aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Meski dalam RAPBN 2011 pemerintah telah menaikkan anggaran infrastruktur sekitar Rp 63,3 triliun, dan ada upaya alokasi program kemiskinan sekitar Rp 49 triliun, FPG masih memandang bahwa hal tersebut belum mencerminkan keinginan dari konstituen mereka di daerah.

"Terutama infrastruktur di daerah. Masih terlihat minimnya infrastruktur dengan penyebaran yang tidak merata. Maka dalam rangka pemerataan tersebut, Fraksi Partai Golkar dengan ini mengusulkan (agar) dana anggaran infrastruktur diberikan dengan berbasis Dapil," tegas Mahyudin.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang ditemui seusai sidang paripurna mengatakan, akan mendiskusikan kembali usulan tersebut di lingkup pemerintahan. Namun dikatakannya, usulan tersebut sebenarnya tidak tepat bila (tujuannya) hanya menginginkan azas pemerataan.