Australia Ajak Kerja Sama Indonesia Atasi Human Trafficking

Di antaranya Satgas Pencegahan PMI Non prosedural di 21 daerah yang rawan terjadi tindak perdagangan orang dengan modus penempatan PMI.
"Satgas ini ada di daerah-daerah tersebut dan melibatkan berbagai unsur, seperti Polri, Imigrasi, Pemda, dan sebagainya," kata Soes menambahkan.
Selain itu, Indonesia juga memiliki Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa kantong PMI. Ada 4 pilar utama yang diusung oleh Program Desmigratif, yaitu membentuk pusat layanan migrasi di desa tempat PMI berasal, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif PMI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan Koperasi/Lembaga Keuangan.
Menurut Soes, dengan adanya Desmigratif ini, kasus PMI nonprosedural dapat ditekan. Karena melibatkan pemerintah desa dalam proses penempatan.
"Desmigratif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena program ini belum ada di negara-negara lain," ujarnya.(jpnn)
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran kerja sama pemerintah Australia untuk menghentikan human trafficking.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- Kemenaker Targetkan 50 Ribu Calon Pekerja Ikut Program Magang Nasional
- Wamenaker Noel Dukung Ide Direksi Pegadaian Harus Paham Hubungan Industrial Pancasila
- Menhut: MoU dengan Kemnaker untuk Perluas Lapangan Kerja-Pemberdayaan Petani Hutan
- Grab Indonesia Klarifikasi soal Pemberian BHR Rp 50 Ribu ke Mitra Pengemudi
- Kemnaker Evaluasi Aplikator Transportasi Daring Soal Laporan Pemberian BHR Rp 50 Ribu
- Kemnaker dan Kemendikdasmen Teken MoU Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan