Australia Berusaha Tangani Perbudakan Modern

Australia memerlukan perundang-undangan baru untuk memberantas perbudakan modern. Perusahaan-perusahaan besar akan diwajibkan melaporkan risiko perbudakan modern dalam mata rantai bisnis mereka.

Demikian terungkap dalam rekomendasi laporan Joint Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade yang disampaikan ke Parlemen Australia hari Jumat (8/12/2017).

Laporan ini melengkapi rekomendasi sebelumnya pada bulan Agustus lalu.

Meskipun ada masukan dari kalangan perudahaan besar mengenai skala prusahaan di atas $ 100 juta yang wajib melaporkan, namun komite merekomendasikan ketentuan ini berlaku bagfi perusahaan dengan pendapatan $ 50 juta.

"Jika Anda itu Woolworths atau Coles dan menerima pasokan produk, Anda harus memeriksa mata rantai pasokan produk itu untuk memastikan tidak ada perbudakan modern atau eksploitasi tenaga kerja, atau yang bekerja di bawah jeratan hutang," kata Chris Crewther, ketua komite tersebut.

"Hal itu akan memastikan tidak ada operator yang memproduksi barang dengan biaya rendah dengan melakukan hal yang salah, menyingkirkan produsen yang melakukan hal yang benar."

Yayasan Walk Free Foundation memperkirakan pada tahun 2016, sebanyak 45,8 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam berbagai bentuk perbudakan.

Laporan komite ini tersebut merekomendasikan skema kompensasi nasional bagi para korban perbudakan modern.