Rabu, 13 Desember 2017 – 20:18 WIB

Australia Berusaha Tangani Perbudakan Modern

Jumat, 08 Desember 2017 – 10:00 WIB
Australia Berusaha Tangani Perbudakan Modern - JPNN.COM

Australia memerlukan perundang-undangan baru untuk memberantas perbudakan modern. Perusahaan-perusahaan besar akan diwajibkan melaporkan risiko perbudakan modern dalam mata rantai bisnis mereka.

Demikian terungkap dalam rekomendasi laporan Joint Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade yang disampaikan ke Parlemen Australia hari Jumat (8/12/2017).

Laporan ini melengkapi rekomendasi sebelumnya pada bulan Agustus lalu.

Meskipun ada masukan dari kalangan perudahaan besar mengenai skala prusahaan di atas $ 100 juta yang wajib melaporkan, namun komite merekomendasikan ketentuan ini berlaku bagfi perusahaan dengan pendapatan $ 50 juta.

"Jika Anda itu Woolworths atau Coles dan menerima pasokan produk, Anda harus memeriksa mata rantai pasokan produk itu untuk memastikan tidak ada perbudakan modern atau eksploitasi tenaga kerja, atau yang bekerja di bawah jeratan hutang," kata Chris Crewther, ketua komite tersebut.

"Hal itu akan memastikan tidak ada operator yang memproduksi barang dengan biaya rendah dengan melakukan hal yang salah, menyingkirkan produsen yang melakukan hal yang benar."

Yayasan Walk Free Foundation memperkirakan pada tahun 2016, sebanyak 45,8 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam berbagai bentuk perbudakan.

Laporan komite ini tersebut merekomendasikan skema kompensasi nasional bagi para korban perbudakan modern.

Penyalur tenaga kerja akan didaftar

Perundang-undangan baru ini akan menjangkau panti asuhan di luar negeri untuk melindungi 80 persen anak yatim piatu yang pada kenyataannya masih memiliki keluarga.

Panti-panti asuhan luar negeri harus mendaftar ke Pemerintah Australia, dan warga Australia yang ingin menyumbang atau jadi relawan bisa memeriksa daftar tersebut.

Perusahaan penyalur tenaga kerja harus punya izin demi menangani masalah pekerja paksa atau pekerja yang terikat hutang yang hidup dalam kondisi perbudakan.

Crewther mengatakan komite tersebut menemui kesulitan besar di sektor hortikultura dan sektor dimana pekerjanya berasal dari agen tenaga kerja.

"Bukan semuanya namun kita memang mengatasi permasalahan itu," katanya.

Perbaikan visa

Komite ini menyatakan kondisi buruk para backpacker dalam memperpanjang Visa 417 dengan syarat bekerja 88 hari di pedalaman dan pemegang visa pelajar yang bekerja di Australia, telah mendorong rekomendasi mengenai batasan visa.

"Menghilangkan atau mengurangi batasan visa yang memberikan wewenang kepada majikan atau orang lain untuk menandatangani dokumen pekerja mereka, seringkali menyebabkan pekerja terpaksa atau tidak punya pilihan selain eksploitasi, agar visa mereka ditandatangani," kata komite itu.

Kasus pekerja dari Pasifik yang tereksploitasi dalam program pekerja musiman Pemerintah Australua dan terungkap belum lama ini menjadi perhatian komite.

Komite merekomendasikan untuk menghapus keharusan mendapatkan tanda tangan majikan, karena membuat pekerja rentan terhadap perusahaan yang mengendalikan persyaratan visa.

Laporan tersebut juga merekomendasikan perlunya petugas penghubung untuik pekerja dari Pasifik.

Menlu Julie Bishop sebelumnya berkomitmen mengajukan RUU untuk memerangi perbudakan modern "sesegera mungkin".

Model Inggris

Komite ini yakin laporan mereka akan jadi salah satu laporan terpenting Parlemen yang akan mengatasi perbudakan modern di Australia dan di seluruh dunia.

"Apalagi lebih 30 juta dari sekitar 40 juta orang dalam perbudakan modern di seluruh dunia berada di Asia Pasifik. Sebagai negara perdagangan utama di kawasan ini, kita bisa memberikan dampak besar," kata Crewther.

Perundang-undangan baru ini dimulai di Inggris dengan Undang-Undang Perbudakan Modern (2015) dan di California dengan UU Transparency in Supply Chains (2010).

Australia bergabung dengan sejumlah negara seperti Inggris, Hong Kong, Prancis dan Belanda yang mendorong UU baru mengenai tanggung jawab perusahaan.

Pemerintah sejauh ini mengidentifikasi lebih dari 350 korban perbudakan modern di Australia sejak tahun 2004. Kelompok advokasi mengatakan lebih dari 4.000 orang di Australia yang terjebak oleh sindikat yang memaksa mereka melakukan prostitusi atau pekerjaan lainnya.

Dalam pernyataan bersama kelompok anti-perbudakan, universitas dan perusahaan di Australia, Komnas HAM Australia mendukung perlunya pelaporan perbudakan modern yang dapat diakses oleh masyarakat.

"Panduan jelas ... bagi organisasi yang menemukan perbudakan modern dalam operasi atau mata rantai pasokan sehingga mereka dapat merespons dengan aman dan efektif ... untuk memberikan pemulihan dan dukungan bagi para korban," kata komisaris Komnas HAM.

Perbudakan tersembunyi di perkebunan

Terlalu banyak contoh perbudakan modern yang dilaporkan terjadi di perkebunan Australia.

Dalam 12 bulan terakhir, tiga pekerja asal Tonga meninggal dunia dan pekerja lainnya bertahan hidup dalam kondisi kumuh, bekerja bagi penyalur tenaga kerja yang memotong gaji mingguan mereka untuk biaya perjalanan dan biaya hidup.

Kondisi kehidupan mereka ini mendorong Falepaini Maile, seorang guru di Sydney, membentuk Asosiasi Pekerja Musiman Tongan-Australia (TASWA).

Maile mengunjungi para pekerja itu di daerah Bowen, Tully, Mundubbera dan Childers di Queensland. Dia menemukan tempat tinggal pekerja berupa kontainer yang tak berventilasi, air berwarna sebagai satu-satunya sumber air minum, toilet dan tempat mandi tanpa pintu yang membuat pekerja wanita merasa tidak aman.

Mereka juga berada jauh dari perkotaan, tidak ada transportasi independen, dan tidak mendapatkan akses ke pelayanan pastor.

Meskipun terkadang bekerja 12 jam sehari, pekerja asal Tonga ini dibayar sangat buruk sehingga mereka hanya bertahan dengan makan mie murahan.

Maile mengatakan dalam kasus pekerja bernama Paulo Kivalu yang meninggal pada September 2016, perusahaan penyalur tidak membayarkan dana pensiunnya selama dua tahun, membuat istri dan dua anak Kivalu di Tonga hanya menerima kurang dari $ 1.500.

Maile merupakan salah seorang yang memberi keterangan dalam dengar pendapat yang digelar Komite Parlemen Australia di Mildura pada bulan Oktober.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.

 
SHARES
Komentar