Australia Berusaha Tangani Perbudakan Modern

Komite merekomendasikan untuk menghapus keharusan mendapatkan tanda tangan majikan, karena membuat pekerja rentan terhadap perusahaan yang mengendalikan persyaratan visa.

Laporan tersebut juga merekomendasikan perlunya petugas penghubung untuik pekerja dari Pasifik.

Menlu Julie Bishop sebelumnya berkomitmen mengajukan RUU untuk memerangi perbudakan modern "sesegera mungkin".

Model Inggris

Komite ini yakin laporan mereka akan jadi salah satu laporan terpenting Parlemen yang akan mengatasi perbudakan modern di Australia dan di seluruh dunia.

"Apalagi lebih 30 juta dari sekitar 40 juta orang dalam perbudakan modern di seluruh dunia berada di Asia Pasifik. Sebagai negara perdagangan utama di kawasan ini, kita bisa memberikan dampak besar," kata Crewther.

Perundang-undangan baru ini dimulai di Inggris dengan Undang-Undang Perbudakan Modern (2015) dan di California dengan UU Transparency in Supply Chains (2010).

Australia bergabung dengan sejumlah negara seperti Inggris, Hong Kong, Prancis dan Belanda yang mendorong UU baru mengenai tanggung jawab perusahaan.

Pemerintah sejauh ini mengidentifikasi lebih dari 350 korban perbudakan modern di Australia sejak tahun 2004. Kelompok advokasi mengatakan lebih dari 4.000 orang di Australia yang terjebak oleh sindikat yang memaksa mereka melakukan prostitusi atau pekerjaan lainnya.