Azis Syamsuddin Meminta Kemensos Pertimbangkan Kembali Penarikan BST
Selain BST yang mendapat sorotan, DPR juga meminta kementerian terkait mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru.
"Kemensos bisa mendorong pemda dalam evaluasi DTKS agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih, pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," terang Azis.
Wakil ketua umum Partai Golkar ini beralasan Kemensos dan pemda harus mengevaluasi DTKS, lantaran masih masih ada data penerima manfaat yang tidak dapat dan adanya penerima ganda. "Sehingga penerima manfaat baru yang membutuhkan bantuan masih tertahan," tutup Azis Syamsuddin.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak memperpanjang program BST yang akan berakhir April 2021. Sebab, kementerian yang dipimpin Menteri Sosial Tri Rismaharini itu tidak mendapat anggaran lebih, dan situasi pandemi Covid-19 di tanah air sudah mulai menunjukkan perbaikan di skala mikro. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial memberikan penjelasan mengenai dihentikannya program bantuan sosial tunai (BST).
Redaktur & Reporter : Boy
- Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan di Indonesia
- 19 Hari Digelar, Jakarta Lebaran Fair Catat 350 Ribu Pengunjung
- Pendaftaran PPPK 2024 Pintu Tol Honorer jadi ASN, Lihat Data Jomplang Ini
- Kemensos Buka 226 Formasi CPNS dan 40.573 PPPK 2024
- Menteri Anas Menyetujui Formasi CPNS dan PPPK Kemensos, Mensos Risma Bilang Begini
- Kemensos Distribusikan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Ruang