Azis Syamsuddin: RUU Cipta Kerja Banyak Membawa Perubahan Positif

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai kehadiran Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) banyak memangkas dan mempermudah berbagai sektor. Dirinya mencontohkan sebelum adanya ciptaker izin dipakai untuk segala jenis usaha, namun setelah adanya RUU tersebut, Perizinan usaha izin hanya diberikan kepada usaha berisiko tinggi dan berisiko rendah hanya melalui pendaftaran.
“Izin usaha nantinya akan berbeda dengan izin lokasi, nantinya dalam izin lokasi akan dilihat dengan penerapan tata ruang dan terintegrasi dengan izin usaha. Selain itu mengenai Amdal tetap berlaku namun hanya pada usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan tidak hanya pada klaster izin usaha saja, RUU Ciptaker banyak mengubah pada sisi lingkungan di kawasan hutan. Sebelumnya, kebun rakyat dan korporasi di kawasan hutan dipidana namun dalam Ciptaker kebun rakyat di kawasan hutan dibebaskan atas prinsip keterlanjuran dan kebun yang dimiliki korporasi hanya dikenakan denda.
“Tentunya masyarakat yang berada di sekitar hutan saat ini sudah tidak lagi dikenakan pidana, namun masyarakat harus tetap menaati aturan yang berlaku nantinya," ujarnya.
Politikus asal Lampung itu menegaskan kedepannya RUU Ciptaker memberikan kemudahan terhadap proses pemberian sertifikat halal dan dapat dilakukan oleh organisasi Islam dan perguruan tinggi serta pelaku usaha UMK tidak dikenakan biaya karena telah ditanggung oleh Pemerintah.
“NU dan Muhammadiyah bisa mengeluarkan sertifikasi namun fatwa tetap dikeluarkan oleh MUI,” tegasnya.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai kehadiran Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) banyak memangkas dan mempermudah berbagai sektor.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan