Baguslah...Golkar Mulai Bicara Islah Permanen

JAKARTA - Kedua kubu kepengurusan Partai Golkar sudah menyepakati calon kepala daerah di hampir seluruh daerah. Sisanya, sekitar 10 persen akan ditentukan lewat jalan survei karena masih ada perbedaan.
    
Untuk menentukan calon kepala daerah melalui survei tersebut, kedua kubu sepakat menunjuk delapan lembaga. "Karena waktunya mepet, maka yang diukur hanya elektabilitas dan popularitas," ujar Waketum Partai Golkar kubu Munas Ancol Yorrys Raweyai di kompleks perumahan DPR kemarin (17/7).
    
Beberapa di antaranya adalah Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Munjani Research and Consulting, Indobarometer, Poltracking, dan sejumlah lembaga survei lain. Mereka diberi waktu sampai 24 Juli mendatang untuk menyurvei kandidat di sekitar 25 daerah pemilihan.

Setelah itu, calon kepala daerah hasil survei tersbeut segera ditetapkan dan dibuatkan rekomendasi.
    
Sementara, ratusan daerah lainnya sudah hampir bisa dipastikan calonnya. "Selama tiga hari harus menetapkan 269 calon memang berat, tapi akhirnya selesai," lanjutnya.

Semalam, pihaknya kembali mengadakan pertemuan untuk finalisasi calon yang akan diajukan bersama oleh kubu Munas Bali dan Jakarta.
    
Pihaknya bersama perwakilan kubu Munas Bali MS Hidayat akan kembali memastikan tidak ada perbedaan calon yang diajukan. Semalam, berita acara daftar calon yang sudah fixed juga ditandatangani.

Calon-calon itulah yang akan dibuatkan rekomendasi oleh masing-masing kubu sebelum didaftarkan ke KPU masing-masing daerah 26 Juli mendatang.
    
Yorrys menuturkan, ada agenda lain dalam kesepakatan sementara partai Golkar jelang pilkada kali ini. Kesepakatan di rumah Dinas Wapres itu direncanakan menjadi awal persiapan munas Golkar untuk menyatukan kedua kubu. "Dari kesepakatan, masuk ke munas sehingga bisa melahirkan pemimpin baru partai Golkar," lanjutnya.
    
Pihaknya maupun kubu Munas Bali memang belum menyepakati kapan munas itu akan dilakukan karena masih fokus memenangkan pilkada. Namun, mengacu rekomendasi mahkamah partai, munas harus terselenggara paling lambat Oktober 2016. "Tapi ada saran dari pak JK, bisa nggak kalau dilakukan tahun ini," tuturnya.
    
Apabila dilaksanakan tahun ini, maka pelaksanaan bakal dilakukan Oktober mendatang sesuai tradisi Golkar atau paling lambat awal tahun depan. Hanya, pihaknya maupun kubu Munas Bali masih mempertimbangkan lagi usul tersebut, karena waktunya bersamaan dengan masa kampanye.
    
Otomatis, saat itu markas kedua kubu dipastikan sepi karena seluruh pengurus kedua kubu turun ke daerah untuk menyokong pemenangan pilkada. Kemudian, April tahun depan tahapan pilkada 2017 juga sudah dimulai. Sehingga, waktunya tergolong sempit untuk bisa mengadakan munas.
    
Yorrys menuturkan, munas Golkar tinggal menunggu waktu saja untuk terlaksana sebagai bentuk islah permanen dari kedua kubu. Sebab, pandangan kedua kubu juga relatif sudah sama. "Kedua tokoh ini punya kesamaan persepsi, dan mengutamakan jiwa kenegarawanan," ucapnya.
    
Sementara itu, Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman menyatakan persoalan pencalonan kepala daerah untuk partai yang berselisih relatif sudah klir. Terlebih, setelah KPU mengeluarkan Peraturan KPU nomor 12 tentang revisi  PKPU Pencalonan. "Intinya Partai Golkar sudah sepakat dengan solusi tersebut," ujarnya.
    
Secara aturan, menurut dia revisi PKPU tersbeut sudah cukup baik. Tinggal bagaimana nanti kualitas implementasinya di lapangan. Selama KPU di daerah mampu melaksanakan kesepakatan tersbeut sesuai aturan yang dibuat KPU, maka seluruh parpol bisa dipastikan berpartisipasi dalam pilkada kali ini.
    
Disinggung mengenai sinyal penolakan PPP kubu Romahurmuzy atas konsensus tersebut, Rambe hanya mengangkat bahu. Menurut dia, solusi tersebut sudah disepakati dalam dua tahap. Tahap pertama sekaligus yang utama, adalah kesepakatan di rapat konsultasi gabungan DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri.
    
Sedangkan tahap kedua adalah saat para ketua partai dan sejumlah menteri terkait berkumpul di rumah dinas Wapres untuk menyepakati konsensus. "Kalau akhirnya pihak Romy tidak bisa menerima, kami tidak bisa berkomentar," tutupnya. (byu)