Bahas Pengunduran Diri Bukhari

JAKARTA - Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Muhammad Nazar menemui Mendagri Mardiyanto di gedung Depdagri, Jakarta, pada Rabu (10/9). Pertemuan membicarakan masalah pengunduran diri Bupati Aceh Besar Bukhari Daud. Mendagri memerintahkan Wagub NAD untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Pada pertemuan tersebut, secara khusus Bapak Mendagri meminta agar Wakil Gubernur NAD memfasilitasi penyelesaian pengunduran diri Bupati Aceh Besar,” ujar Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang kepada koran ini di Jakarta, Kamis (11/9). Seperti telah diberitakan, pada pukul 10.00 WIB Jumat pecan lalu (5/9), Bupati Aceh Besar Bukhari Daud mengundurkan diri. Pengumuman pengunduran diri disampaikan dalam sebuah rapat di ruang Setdakab yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Aceh Besar.

Selain secara lisan, pernyataan pengunduran diri itu juga disampaikan Bukhari melalui tulisan pada selembar kertas bermaterai Rp6.000 yang salinan surat itu disampaikan kepada Mendagri, Gubernur NAD, Pemkab Aceh Besar, DPRD Aceh Besar, Muspida Aceh Besar, DPD PAN Aceh Besar dan DPC PBR Aceh Besar. Hingga saat ini, belum jelas apa alasan pengunduran diri tersebut.

Saut Situmorang menjelaskan, secara normatif, gubernur dan wakil gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau ternyata nantinya Wagub NAD mampu menyelesaikan persoalan tersebut, dalam arti Bupati Aceh Besar tidak jadi mengundurkan diri, maka persoalan berhenti di situ. “Tapi kalau ternyata memang harus mengundurkan diri dengan alasan yang bisa diterima, maka Wagub NAD harus meneruskan ke pemerintah untuk diproses administrasi pemberhentiannya,” terang Saut.(sam)