Balon Wakil Kada Juga Ditentukan DPP Golkar

Sementara, terkait mekanisme berikutnya, Syamsul Bachri menjelaskan, DPP akan segera membuat resmi Surat Keputusan mengenai penetapan calon yang akan dikirim ke DPD tingkat provinsi, yang ditembuskan ke DPD kabupaten/kota. Surat keputusan yang akan dikirim itu sekaligus memerintahkan agar DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan calon yang namanya sudah ditetapkan.

Koordinasi ini sekaligus untuk mencari siapa yang akan dipilih sebagai calon wakil bupati/walikota. Pengurus tingkat daerah ini bersama calon bupati/walikota yang sudah ditetapkan, mengajukan tiga nama calon wakil bupati/walikota kepada DPP. Nantinya, DPP yang akan menetapkan satu nama calon wakil bupati/walikota. "Dalam penentuan itu, DPP juga mempertimbangkan referensi dari pengurus DPD tingkat Kabupaten/Kota," terang Syamsul Bachri.

Terkait mekanisme penentuan calon bupati/walikota yang tidak melibatkan Ketua DPD tingkat Kabupaten/Kota, Syamsul Bachri menjelaskan, hal itu karena pertimbangan efektifitas saja. Jadi, cukup Ketua DPD Provinsi yang dilibatkan. Namun, jika ada persoalan mengenai para kandidat yang masuk nominasi, barulah Ketua DPD Kabupaten/Kota dipanggil untuk diajak menyelesaikannya. "Jika tidak ada masalah, ya cukup Ketua DPD Provinsi saja yang dilibatkan," terangnya.

Disebutkan, mekanisme penentuan calon sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/XII/2009, tentang perubahan juklak-05/DPP/Golkar/IX/2005 yang mengatur tata cara pemilihan kepala daerah dari Partai Golkar. Calon yang ditetapkan merupakan kandidat yang memiliki tingkat keterpilihan  tertinggi berdasarkan hasil survei yang dilakukan DPP Golkar. (sam/jpnn)