Bambang Pamungkas Menulis dan Meluruskan...

Semenjak dikeluarkannya SK bernomor 01307, bertanggal 17 April 2015, tentang pembekuan PSSI. Maka secara otomatis PSSI tidak lagi dapat beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. 

Walaupun pada akhirnya gugatan PSSI mengenai SK pembekuan tersebut dikabulkan, namun fakta yang terjadi sampai dengan saat saya menulis artikel ini adalah, PSSI tidak memiliki kemampuan lagi untuk menjalankan roda organisasinya.

Dan oleh karena itu, maka saat ini bola berada di tangan pemerintah. Di poin tersebut APPI menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas akibat dari surat pembekuan tersebut. Akan menjadi tidak relevan ketika kami meminta pertanggung jawaban kepada federasi, mengingat saat ini federasi dalam posisi tidak berdaya.

Bertanggung jawab dengan apa? Ya dengan kembali menggelar kompetisi yang berjenjang. Caranya bagaimana? Ya dengan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Siapa itu.? Ya klub, operator, serta bila perlu dan memungkinkan ya federasi.

Artinya, disini APPI malah mendorong semua pihak untuk segera berkoordinasi demi mencari jalan keluar terbaik dari permasahan ini. Mengingat pemain sudah bosan dan lelah dengan konflik berkepanjangan seperti ini. Jadi jika tafsir mereka adalah APPI pro kepada pemerintah, rasanya kok kurang tepat.

Dari pengamatan saya, selama konflik sepak bola di Indonesia sejak tahun 2011. Kebiasaan pengurus sepak bola kita ini, hanya sepakat terhadap  hal-hal yang sesuai dengan keinginan mereka. Sedang hal-hal yang sifatnya kritik atau koreksi, walaupun disampaikan dengan tujuan yang baik akan serta merta ditentang, dan dianggap membelot.

Oleh karena itu, dengan penjabaran dari poin ke 5 yang saya jelaskan tadi. Serta kebiasaan dari pihak-pihak yang berseteru, seperti yang juga saya sampaikan di paragraf sebelumnya. Bisa jadi mereka yang tadinya menentang poin nomer 5, saat ini berubah menjadi sepaham, dan malah mendukung poin tersebut. Karena poin koordinasilah yang selama ini mereka perjuangkan.

Jika kita baca poin tersebut secara kasat mata, yang akan timbul memang kesan keberpihakan APPI kepada pemerintah. Namun jika kita baca dengan menyesuaikan situasi dan kondisi riil seperti yang saat ini terjadi saat ini, maka sebenarnya APPI tengah mengambil sikap yang rasional.