Bambang Sadono: Amandemen Terbatas Paling Lambat Tahun 2017

Bambang Sadono: Amandemen Terbatas Paling Lambat Tahun 2017
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono. FOTO: JPNN.com

Sementara itu, Soenmandjaja berbicara tentang ideologi Pancasila yang menjadi salah satu tema Badan Pengkajian. Dari hasil pengkajian, Soenmanjaya mendapat pertanyaan tentang tidak tercantumnya secara eksplisit kata "Pancasila" dalam UUD. Seharusnya UUD memasukkan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Jadi ada sesuatu yang terputus antara pidato Bung Karno 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, UUD 18 Agustus 1945. Dalam UUD tidak menyebut Pancasila. Kalau ada, tidak akan ada lagi yang mempermasalahkan lahir Pancasila," katanya.

Soenmandjaja melihat ideologi Pancasila dalam UUD sesuatu yang sangat penting. "Bagaimana dengan generasi selanjutnya jika tidak ada ideologi Pancasila dalam UUD ditengah deras ideologi lainnya," ucap Ketua Fraksi PKS MPR RI ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan sekretariat jenderal adalah supporting system untuk mendukung tugas MPR dan alat kelengkapan MPR. "Sekjen memberi fasilitas baik sumber daya, dana, sarana dan prasarana kegiatan MPR dan alat kelengkapan mulai dari perencanaan, monitoring, output agar sampai pada masyakarakat," katanya.

Ma'ruf menekankan pentingnya media massa untuk menyampaikan output kegiatan MPR ke masyarakat. "Jangan sampai masyarakat tidak tahu sehingga terjadi distrust. Jangan sampai masyakarakat tidak paham. Disinilah peran media menjadi penting," ucapnya.(Adv/fri/jpnn)

JAKARTA – Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengungkapkan berdasarkan hasil Badan Pengkajian selama ini sebagian besar masyarakat


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News