Bamsoet Anggap Langkah BPN Prematur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai langkah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang mengklaim akan mengungkap kecurangan-kecurangan Pemilu 2019 adalah prematur.
“Karena pengumuman saja belum dilaksanakan, jadi bagaimana mengetahui kecurangan itu? Jangan-jangan hasilnya benar,” kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/5).
Hanya saja politikus Partai Golkar itu mengatakan jika ini sebagai upaya menyampaikan ke publik terkait adanya beberapa kejanggalan maka itu patut dihargai. Kendati demikian, Bamsoet mengatakan negara sudah menyiapkan sarana untuk menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Inikah Isyarat Mas Bamsoet Dukung Mbak Puan Jadi Ketua DPR?
Dia pun menyarankan BPN Prabowo – Sandi nanti menempuh langkah konstitusional di MK jika tidak puas dengan hasil pemilu. “Artinya, dari sisi yang lain saya melihat ada kemajuan, tidak harus diselesaikan di jalanan. Artinya BPN telah mengambil langkah yang tepat, dan nanti sampaikan setelah pengumuman di MK dan tidak people power,” ujarnya.
Bamsoet mengatakan masyarakat sudah cerdas menilai. Masyarakat akan melihat dengan jernih bahwa pengumuman resmi pemenang saja belum, bagaimana bisa melihat ada kecurangan maupun suara yang hilang. “Karena angkanya belum diumumkan,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, BPN Prabowo – Sandi akan menggelar acara bertajuk “Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5) pukul 15.00 WIB. Hal ini dibenarkan Juru Debat BPN Prabowo - Sandi, Ahmad Riza Patria.
Kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, Senin (13/5), Riza mengatakan, Ketua BPN Prabowo - Sandi, Djoko Suyanto mengundang beberapa tokoh masyarakat, media, dan lainnya untuk membahas dan mendiskusikan berbagai dugaan kecurangan yang ada.
Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons langkah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang mengklaim akan mengungkap kecurangan-kecurangan Pemilu 2019.
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!