Bamsoet Dorong Elemen Bangsa Konsisten Terapkan Ekonomi Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sistem perekonomian Indonesia yang dirancang para pendiri bangsa bukan ekonomi kapitalis.
Bukan pula sistem ekonomi sosialis, yaitu negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi.
Sistem perekonomian bangsa Indonesia adalah ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial.
"Sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan pendiri bangsa hanya bisa dijalankan secara penuh dan konsisten,’’ ucapnya.
Presiden Soekarno berpesan bangsa Indonesia jangan mau menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli bangsa-bangsa lain.
‘’Presiden Jokowi pernah menyampaikan kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental inlander dan bersikap inferior ketika berhadapan dengan bangsa lain," ujar Bamsoet dalam Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-77 MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/8).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, agar tidak menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli bangsa-bangsa lain, tidak bermental inlander dan bersikap inferior, Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis.
Tidak boleh hanya dijadikan sebagai 'pasar' untuk menjual produk-produk hasil industri negara-negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak elemen bangsa konsisten menerapkan ekonomi Pancasila
- Plt Sekjen MPR Berharap Silaturahmi Antarpegawai dan Para Purnabakti jadi Tradisi
- Hardiknas 2024, Mbak Rerie: Masalah Pengangkatan Guru Honorer Harus Segera Dituntaskan
- Lestari Moerdijat: Peringatan Hari Buruh jadi Momentum Komitmen Tuntaskan RUU PPRT
- Fadel Muhammad Bicara Cara Memilih Pemimpin di Pilkada Serentak 2024, Mohon Dicatat!
- Terima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel, Siti Fauziah Jelaskan Tugas & Wewenang MPR
- Amir Uskara Sebut PPHN Harus Memuat Target Pembangunan yang Terarah, Bukan Cuma Asumsi