Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional Bidang Ekonomi Sesegera Mungkin

jpnn.com, JAKARTA - Bakal kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN) merupakan daya upata yang sangat layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa.

Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan proses pengolahan data naik berlipat kali kecepatannya.

"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan bisa dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi 'terpaksa jujur'," ujar Bamsoet dalam acara 'Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak', di Jakarta, Sabtu (23/11).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI menuturkan, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia. Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly. Tujuannya, agar tercapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN.

"Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Namun, juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia bisa meningkat secara signifikan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Disamping merupakan solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.

"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian. Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," urai Bamsoet.

Pria yang juga Ketua MPR RI ini mengingatkan, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Presiden Joko Widodo dengan dibantu tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju benar-benar perlu mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera dilaksanakan.