Bamsoet Menyoroti Tiga Isu Utama yang Membingungkan Masyarakat Saat Ini

2. Sehubungan selama pandemi virus Covid-19 yang telah belangsung dua bulan membuat dunia pendidikan kesulitan sehingga sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan, namun ditemukan banyaknya kendala-kendala yang ada selama proses PJJ, respons Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan dan mengkaji kendala-kendala yang ada selama sistem PJJ diterapkan, terutama kendala yang terjadi di daerah terpencil sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan segera solusi terbaiknya.

B. Mendorong pemerintah (Kemendikbud) perlu membuat kurikulum yang fleksibel hingga guru bisa memilih yang cocok sesuai kompetensi dan tidak membebani siswa, mengingat setiap sekolah dan daerah memiliki level kompetensi fundamental yang berbeda, baik dalam literasi, numerisasi maupun hal lainnya.

C. Mendorong pemerintah perlu terus memastikan proses sekolah melaksanakan pendidikan jarak jauh dan digitalisasi pendidikan berjalan secara optimal, sehingga proses belajar-mengajar sesuai target pemerintah dengan menggunakan sistem PJJ.

D. Mendorong pemerintah menyediakan pelatihan virtual bagi para guru selama masa pandemi Covid-19, sehingga mereka dapat pemahaman yang baik mengenai pola mengajar melalui sistem PJJ, mengingat kesiapan guru sangat diperlukan dalam proses PJJ

3. Belum maksimalnya distribusi bantuan sosial (bansos) berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti masih banyaknya kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos:

A. Mendorong pemerintah (Kementerian Sosial) bersama Dinas Sosial melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama, sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal.

B. Mendorong pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos.