Bamsoet Tak Yakin Presiden Ambil Kebijakan Tidak Prorakyat

Bamsoet Tak Yakin Presiden Ambil Kebijakan Tidak Prorakyat
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kedua kanan) dalam diskusi bertajuk “Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Foto: Dok. JPNN.com

“Semua kebijakan atau men-downgrade, memojokkan atau apa mengganggu, yang jelas presiden sedang mencalonkan kembali,” katanya.

Dia menambahkan walaupun dirinya berasal dari Partai Golkar, Ketua Umum HIPMI Bahlil dari juga dari Partai Golkar, dan Maruarar dari PDI Perjuangan, sebagai pendukung pemerintah, pihaknya pengin pemerintahan ini sukses. “Tapi, kalau kita lihat berbagai kebijakan ini sangat mengganggu,” ungkap Bamsoet.

Dia mengatakan, tugasnya di DPR adalah menyuarakan suara masyarakat. Selain itu, ujar dia, presiden juga mau mendengarkan masukan dari para pengusaha, termasuk aspirasi yang disampaikan dalam paripurna DPR.

“Saya sebagai juru bicara parlemen menyuarakan, setelah paripurna bahwa sikap DPR jelas kami minta kebijakan itu ditinjau kembali atau perlu dibatalkan mumpung belum terlambat. Ternyata, memang kemarin presiden menyampaikan kepada kami di Solo draf itu belum sampai ke mejanya,” ujarnya.

Nah, Bamsoet berujar, artinya menteri mengumumkan sesuatu yang presiden belum setuju. Karena itu, Bamsoet mengimbau agar satukan langkah, sikap di dalam pemerintahan agar kebijakan yang lahir dari Istana tidak membuat bingung masyarakat.

“Saya pribadi dari Golkar sebagai partai pendukung pemerintah tentu tidak menginginkan pemerintah ini gagal. Kami ingin pemerintah ini sukses, menyejahterahkan masyarakat,” katanya.(boy/jpnn)


Menurut Bamsoet, Presiden berencana membatalkan rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor UMKM dari paket kebijakan Ekonomi XVI.


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News