Bandara Samarinda Tak Masuk Prioritas

Bambang juga meminta perhatian Kemenhub agar peduli dengan pembangunan dan pemeliharaan bandara yang ada di perbatasan. Terkait hal ini, Bambang Tjahjono mengakui pihaknya terkendala dengan jumlah anggaran yang terbatas.

Dengan anggaran Rp 2,3 triliun harus dibagi kepada ratusan bandara. "Tapi itu (bandara di perbatasan) tetap jadi prioritas kita tapi anggarannya terbatas," tambah Bambang Tjahjono.

Jawaban Bambang Tjahjono tentang tak dikucurkannya APBN bagi BSB, menjadi  penegasan pemerintah pusat untuk kedua kalinya. Desember 2010, hal serupa dikemukakan Freddy Numberi. Ini dikatakannya saat menjawab permintaan 3 wakil rakyat asal Kaltim Nanang Sulaeman (Komisi VI DPR RI), Adji Farida  Ardans (Komisi VIII DPR RI), dan Luther Kombong (DPD), yang kala itu mendatangi kantornya. Freddy dengan tegas mengatakan tak keberatan dengan masterplan bandara yang dibuat pemerintah daerah.

BSB terus bermasalah karena ada perbedaan laporan perkembangan pelaksanaan proyek antara versi kontraktor PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR) dengan Pemkot Samarinda. Permasalahan ini berujung pada penundaan pembayaran dan sulitnya pencabutan kontrak dari NCR. Indikasi penyimpangan keuangan negara sempat ditelusuri Kejaksaan Agung dengan meminta keterangan beberapa pejabat Pemkot Samarinda. (pra/jpnn)