Bang Uchok: Benahi Dulu Kemenkeu, Baru Genjot Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBS), Uchok Sky Khadafi mengkritisi Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang tidak membenahi terlebih dahulu jajarannya sebelum menaikan target penerimaan pajak perorangan.
"Mestinya benahi dulu internal Kemenkeu seperti Dirjen Pajak dan Bea Cukai itu, sebelum menggenjot target pajak," kata Uchok, di Jakarta, Selasa (23/2).
Tanpa pembenahan internal Kemenkeu, lanjut Uchok, menggenjot target pajak hanya akan membuat oknum pajak yang korup semakin korup. "Selama ini, banyak oknum pajak kongkalikong dengan wajib pajak badan atau perusahaan. Coba buka saja nama-nama perusahaan yang selama ini mengemplang pajak. Pembenahan jauh lebih efektif, daripada mengejar pajak masyarakat," ujarnya.
Kalau pemerintahan ini benar-benar bisa mengelola keuangan negara tanpa kebocoran, Uchok yakin masyarakat taat setor pajak.
"Masyarakat enggan membayar pajak bukan karena tidak taat pada hukum, tapi karena melihat besarnya kebocoran pembayaran pajak dan kebocoran penggunaannya oleh pemerintahan. Kalau pemerintah bisa mencegah berbagai kebocoran, saya yakin, tanpa dikejar, masyarakat akan bayar sendiri pajaknya," tegasnya.
Terakhir dia katakan, wajib pajak perorangan yang disasar nanti pasti masyarakat biasa tapi tak berani menindak pejabat birokrasi, anggota kabinet, politikus dan aparat hukum yang korup.
"Memang mereka berani membongkar pajak penegak hukum? Yang ada nanti, jajaran Dirjen Pajak juga yang dikejar-kejar aparat hukum karena banyak dari pejabat pajak yang penghasilannya juga tidak jelas sumbernya?" pungkasnya. (fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nestle Dukung Pendidikan Nasional lewat Dancow Indonesia Cerdas
- Layanan Transfer Antarbank RTOL di JakOne Mobile Kembali Normal
- Harga Pangan Hari Ini Cukup Baik, Mak-Mak Pasti Senang
- LPCK Catat Pra-Penjualan Rp 323 Miliar di Awal 2025, Andalkan Hunian Terjangkau
- Bank Raya Bukukan Laba Bersih Rp 16,92 Miliar, Ini Penopangnya
- Al Hidayat Samsu MPR Sebut Rakyat Butuh Perlindungan Nyata di Tengah Gejolak Tarif AS